20 PTN Hadiri Lokakarya Perumusan Kurikulum Nasional Prodi Magister Kenotariatan oleh BKS Dekan Fakultas Hukum PTN se-Indonesia

Badan Kerja Sama (BKS) Dekan Fakultas Hukum PTN se-Indonesia menggelar Lokakarya Perumusan Standarisasi Kurikulum untuk Program Studi Magister Kenotariatan bertempat di Ballroom Santika Hotel, Malang selama tiga hari pada 11-13 Februari 2018, kegiatan ini digelar karena terjadinya penurunan kualitas lulusan pada prodi Magister Kenotariatan, namun banyaknya PTN yang membuka program studi tersebut. Acara ini diikuti oleh 20 PTN diantaranya:

1. Universitas Gadjah Mada
2. Universitas Indonesia
3. Universitas Brawijaya
4. Universitas Diponegoro
5. Universitas Sebelas Maret
6. Universitas Sumatera Utara
7. Universitas Airlangga
8. Universitas Padjajaran
9. Universitas Udayana
10. Universitas Hasanuddin
11. Universitas Jember
12. Universitas Andalas
13. Universitas Syiah Kuala
14. Universitas Jenderal Sudirman
15. Universitas Sriwijaya
16. Universitas Jambi
17. Universitas Tanjungpura
18. Universitas Bengkulu
19. Universitas Lambung Mangkurat
20. Universitas Mataram

Ketua BKS Dekan FH PTN se-Indonesia, Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.H., CN. (Dekan Universitas Diponegoro) mengungkapkan “permasalahan tersebut timbul dikarenakan menjamurnya pendidikan Kenotariatan di perguruan tinggi swasta yang menggabungkan matakuliah penting sebagai kompetisi utama” ungkapnya. Prof. Benny menyampaikan ”Bahwa terdapat usulan penting yang dapat disepakati bersama dalam lokakarya ini yaitu Pertama, diperlukan adanya kompetensi seperti di dunia kedokteran sebagaimana yang dalam pendidikan profesi dan vokasi, karena Magister Kenotariatan juga menyangkut keahlian dan profesionalitas. Kedua, bagi Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang membuka program studi kenotariatan harus dipertimbangkan kembali dalam menyediakan fasilitas laboratorium yang layak dan baik yaitu laboratorium akta dan laboratorium IT. Harapannya, dari hasil dan usulan lokakarya ini pemerintah dapat menerima masukan-masukan dan menindaklanjuti kembali agar kedepannya ada regulasi yang baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan Magister Kenotariatan di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se-Indonesia [Fhm/Humas FHUB]