Kegiatan ini bertujuan untuk Menjaring informasi dari pimpinan Fakultas, Dosen dan Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Hukum(MIH) dan Doktor Ilmu Hukum(DIH) terkait pelaksanaan kurikulum yang sedang dilaksanakan, serta memperoleh gambaran umum terkait kekuatan dan kelemahan kurikulum Prodi MIH dan DIH. Bertempat diruang sidang 1 dan ruang sidang 3 FHUB. Selasa, 14 Mei 2019.
Pembukaan kegiatan dengan Sambutan Dekan Fakultas Hukum UB, Dr. M. Ali Safa’at, SH. MH. dan dimoderatiri oleh Dr. Sukarmi, SH. M.Hum. Selaku akademisi FHUB. Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaran program studi. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI, lulusan juga dituntut untuk memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kebutuhan pengguna lulusan.
Semoga kegiatan FGD evaluasi kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan pendidikan hukum, serta bagi stakeholder pengguna lulusan, dan bagi masyarakat secara umum.[IRM]