Universitas Brawijaya (UB) merilis refleksi akhir tahun 2017. Refleksi akhir tahun UB yang akan diumumkan terkait masalah internasional, netralitas dan independensi UB dalam menghadapi pilkada dan pilpres, bidang ketahanan pangan, bidang politik dan HAM, serta kesehatan.
Pada bidang internasional, UB mengemukakan pendapatnya terkait pernyataan presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menanggapi sikap pemerintah Indonesia yang mengecam kebijakan Presiden AS, mengenai penetapan status Yerusalem sebagai ibukota Israel, Universitas Brawijaya (UB) sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di Indonesia mendukung sikap pemerintah. Pernyataan sikap ini didasari pada UUD 1945 bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan”. UB bersama pemerintah dan rakyat Indonesia tetap konsisten bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan haknya.
Dukungan UB pada perjuangan bangsa Palestina bukan hanya dukungan moril saja. Mulai tahun 2018 UB akan memberikan dukungan kongkrit berupa “Beasiswa Perdamaian” kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) negara Palestina untuk studi lanjut program Pasca Sarjana (S2 dan S3), pelatihan keterampilan kepada masyarakat Palestina baik yang berada di kamp pengungsian dan di wilayah Palestina seperti pelatihan pengembangan budidaya sapi dan kambing dan program, serta program “Dokter dan Perawat Mengabdi” untuk memberikan bantuan kesehatan dan pelatihan ketrampilan medis bagi warga negara Palestina yang berada di kamp pengungsian di wilayah Yordania.
Dalam menghadapi suasana politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di tahun 2018, UB sebagai institusi pendidikan bersikap netral terhadap setiap pasangan calon kepala daerah. Begitu pula menghadapi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden di tahun 2019, UB akan bersikap netral terhadap semua calon legislatif dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. UB akan menjadi wadah bagi diskusi dan wacana politis yang bersifat akademis, netral, dan obyektif.
Selaras dengan program pemerintah dalam bidang ketahanan pangan, UB selalu mengajak para alumni untuk kembali ke daerahnya terutama ke desa tempat alumni berasal untuk membantu para petani dalam membangun pertanian, mulai dari pembibitan hingga distribusi kepada pengepul. Para alumni yang kembali ke desa bisa melakukan beberapa pendekatan oleh pemerintah atau dinas terkait kepada petani, percontohan petani, ketersediaan informasi tentang budidaya. Langkah ini dapat memberikan hasil tani yang maksimal serta mendukung upaya ketahanan pangan
Pada bidang Hukum dan HAM, UB memfokuskan pada arah Pembangunan Hukum di Indonesia yang dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2012-2017) semakin kurang jelas. Salah satu indikasinya adalah rendahnya kinerja DPR RI dalam menghasilkan UU yang telah diagendakan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Kedua, masih banyaknya UU produk DPR RI yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, baik sebagian pasal atau seluruh subtansinya. Ketiga, terdapat UU yg subtansinya saling bertentangan satu sama lain sehingga menimbulkan terjadinya konflik norma yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum.
Untuk mengatasi hal tersebut UB memberikan dua rekomendasi sebagai berikut: pertama, perlunya dibentuk lembaga khusus yang menjadi Leading Sector dalam merancang dan merumuskan Arah Pembangunan Hukum Nasioanal ke depan. Dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia saat ini Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam mendorong pihak eksekutif memberdayakan Kembali Komisi Pembaharuan Hukum Nasional. Kedua, Presiden, DPR dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi hendaknya meningkatkan komitmen yang kokoh dan tanggung jawab dalam mewujudkan penegakan hukum nasional. Mereka harus memberikan keteladanan yang genuin agar dapat mewujudkan kesadaran hukum masyarakat.
UB juga memberikan perhatian yang besar pada kondisi kesehatan masyarakat Indonesia dimana saat ini penyakit Difteri mulai muncul kembali meskipun Indonesia pernah dinyatakan sebagai Negara yang bebas dari Difteri. Tentu saja UB ingin memberikan sumbangsih pada Indonesia dengan melaksanakan penelitian ilmiah untuk memproduksi vaksin-vaksin untuk “tropical new emerging diseases“.
Tidak hanya penyakit Difteri, UB juga memperhatikan fenomena meningkatnya angka penderita Diabetes Melitus di Indonesia. UB melalui Biosains Institute dibawah pimpinan Prof Fatchiyah, M.Kes., PhD telah berhasil menciptakan dan memproduksi alat deteksi dini Diabetes Melitus untuk pasien “DM Tipe 1” berbasis “Reverse flow Immunochromatoghraphy” atau “Rapid Test Autoimmunue Marker autoantibodi GAD65″. UB bekerja sama dengan Kemenkes RI, PT. Biofarma, dan KPRI UB untuk memproduksi alat ini secara massal. Alat deteksi dini ini akan dijual dengan harga yang terjangkau sehingga dapat dibeli oleh masyarakat dari segala kalangam social ekonomi.
Selain itu UB juga telah memberikan perhatian tinggi pada upaya pelestarian produk herbal dengan menghasilkan produk minyak Atsiri dan produk turunannya melalui Atsiri Institute yang dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Chandrawati Cahyani, MS. UB yang secara aktif telah memperkenalkan produk minyak Atsiri dan produk turunannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam bidang pelestarian dan pengembangan obat-obatan tradisional Indonesia, UB juga sangat aktif dalam mengembangkan penelitian tentang herbal and traditional medicine di bawah UB Traditional Medicine Research Centre yang dipimpin oleh Prof Muhaimin Rifai. UB telah bekerja sama dengan beberapa universitas di luar negeri seperti Ritzumeikan University (Jepang), Nagoya University (Jepang), La Trobe University (Australia) dan Korea University (Korea) dan akan bekerjasama dengan universitas di Yordania dan Taiwan dalam mengembangkan penelitian herbal medicine dan pelestarian obat-obatan tradisional.
